Robert Pakpahan ketika ditemui di kantornya

Utang Kemenkeu Robert Pakpahan ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Seperti diketahui, besaran utang pemerintah per April 2014 tercatat mencapai Rp2.444 triliun. Menurut Robert, besaran ini masih dalam kontrol pemerintah, mengingat jatuh tempo beberapa jenis utangnya tidak berada pada periode yang mendesak.

"Yang penting kita tidak ngutang Rp2.400-an triliun yang jatuh temponya setahun semua. Kalau begitu baru kita panik. Kan ada yang satu tahun, dua tahun bahkan ada yang 30 tahun. Jatuh temponya tidak sekaligus," terangnya.

Robert mengungkapkan, rata-rata jatuh tempo seluruh utang pemerintah mencapai 9,6 tahun dengan besaran rasio terhadap PDB berada pada level 24 persen.

Menurut Robert, besaran ini masih dalam kontrol pemerintah

pemerintah per April 2014 tercatat mencapai Rp2.444 triliun. Menurut Robert, besaran ini masih dalam kontrol pemerintah, mengingat jatuh tempo beberapa jenis utangnya tidak berada pada periode yang mendesak.

"Yang penting kita tidak ngutang Rp2.400-an triliun yang jatuh temponya setahun semua. Kalau begitu baru kita panik. Kan ada yang satu tahun, dua tahun bahkan ada yang 30 tahun. Jatuh temponya tidak sekaligus," terangnya.

Robert mengungkapkan, rata-rata jatuh tempo seluruh utang pemerintah mencapai 9,6 tahun dengan besaran rasio terhadap PDB berada pada level 24 persen.

Robert mengungkapkan, rata-rata jatuh tempo

Robert mengungkapkan, rata-rata jatuh tempo seluruh utang pemerintah mencapai 9,6 tahun dengan besaran rasio terhadap PDB berada pada level 24 persen.

"Itu rata-ratanya 9,6 tahun. Penerimaan kita juga kan berkisar Rp1.600 sampai Rp2.000 triliun. Jadi, masih bisa dikontrol. Kita masih bisa cicil," jelasnya

Mengingat jatuh tempo beberapa jenis utangnya tidak berada

Seperti diketahui, besaran utang pemerintah per April 2014 tercatat mencapai Rp2.444 triliun. Menurut Robert, besaran ini masih dalam kontrol pemerintah, mengingat jatuh tempo beberapa jenis utangnya tidak berada pada periode yang mendesak.

"Yang penting kita tidak ngutang Rp2.400-an triliun yang jatuh temponya setahun semua. Kalau begitu baru kita panik. Kan ada yang satu tahun, dua tahun bahkan ada yang 30 tahun. Jatuh temponya tidak sekaligus," terangnya.

Pengujian Undang-Undang Perkoperasian (UU Koperasi)

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pengujian Undang-Undang Perkoperasian (UU Koperasi) yang dimohonkan Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koperasi Karya Insani, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi, serta delapan Pemohon lainnya, Rabu (28/5). Sebab, sebelumnya Mahkamah telah memutus bahwa seluruh isi UU Koperasi bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Perkara No. 28/PUU-XI/2013 yang juga dibacakan di hari yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan permohonan Para Pemohon telah kehilangan objek sehingga tidak dapat diterima.

APBN dipastikan akan terus mendorong bertambahnya

Keuangan (Kemenkeu) menyatakan besaran defisit yang terus bertambah dalam APBN dipastikan akan terus mendorong bertambahnya besaran utang pemerintah untuk membiayai anggaran.

"Karena defisitnya melebar. Untuk pembangunan, ya kalau untuk bangun infrastruktur kan baik," tutur Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Seperti diketahui, besaran utang pemerintah per April 2014 tercatat mencapai Rp2.444 triliun. Menurut Robert, besaran ini masih dalam kontrol pemerintah, mengingat jatuh tempo beberapa jenis utangnya tidak berada pada periode yang mendesak.